Ratusan Admin Medsos Sekolah di Pandeglang Diingatkan Ancaman Sanksi Hukum hingga Akun Diblokir

PANDEGLANG | bantenrayaco.id

Ratusan guru yang bertugas sebagai administrator media sosial (medsos) sekolah di Kabupaten Pandeglang diingatkan agar lebih berhati-hati dalam memproduksi dan mengunggah konten. Kesalahan dalam mengelola akun institusi pendidikan tidak hanya berpotensi menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga dapat berujung pada penangguhan hingga pemblokiran permanen oleh penyedia platform.

Peringatan tersebut disampaikan Kepala Biro Radar Banten wilayah Lebak-Pandeglang, Mastur Huda, saat menjadi pemateri dalam workshop pengelolaan media sosial yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang.

Di hadapan ratusan peserta, Mastur menekankan pentingnya memahami aturan dan pedoman komunitas setiap platform, seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube.

“Kita harus berhati-hati dalam mengelola media sosial agar terhindar dari sanksi hukum dan kena banned dari pihak penyedia platform, seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan lainnya,” katanya.

Menurutnya, akun media sosial sekolah yang telah dibangun selama bertahun-tahun hingga memiliki ribuan bahkan ratusan ribu pengikut dapat kehilangan akses apabila pengelolanya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan platform.

Sejumlah konten yang berpotensi memicu tindakan moderasi, antara lain materi yang menampilkan kekerasan secara vulgar, termasuk foto bercak darah, serta konten bermuatan seksual.

“Ketika media sosial kita dikelola tidak sesuai ketentuan, pihak platform bisa langsung memblokir dan akun kita hilang. Jika pelanggarannya menyangkut konten berbau seksual, sanksinya sangat berat dan proses bandingnya pun sulit,” ujarnya.

Selain mengingatkan ancaman sanksi, Mastur juga menekankan pentingnya tata kelola akun media sosial sekolah secara profesional. Menurutnya, pengelolaan akun institusi pendidikan tidak seharusnya dilakukan secara sembarangan oleh satu orang tanpa pembagian tugas dan pengawasan yang jelas.

Ia menjelaskan, terdapat empat peran penting yang perlu dibentuk dalam struktur pengelolaan media sosial sekolah.

Pertama, penanggung jawab atau pimpinan yang bertugas menetapkan arah kebijakan, menentukan prioritas, serta memberikan persetujuan akhir terhadap konten atau isu penting sebelum dipublikasikan.

Kedua, koordinator yang bertanggung jawab menyusun kalender konten, membagi tugas harian anggota tim, serta memastikan jadwal unggahan berjalan konsisten.

Ketiga, kontributor yang melibatkan guru dan wali kelas untuk menyediakan bahan informasi, dokumentasi kegiatan, serta berbagai materi dari lingkungan sekolah.

Keempat, editor atau pemeriksa yang bertugas melakukan penyaringan akhir sebelum konten dipublikasikan. Peran ini mencakup pemeriksaan akurasi informasi, kepatuhan terhadap etika publikasi, kelengkapan izin, hingga perlindungan data pribadi siswa dan guru.

“Melalui penerapan struktur tim yang solid dan kepatuhan terhadap regulasi digital, diharapkan media sosial sekolah di Pandeglang dapat menjadi sarana informasi pendidikan yang positif, kredibel, dan bebas dari jerat masalah hukum,” kata Mastur.

Dengan tata kelola yang baik, media sosial sekolah diharapkan tidak sekadar menjadi sarana dokumentasi kegiatan, tetapi juga media komunikasi publik yang informatif, bertanggung jawab, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. (Hab)