Pemkab Lebak Siapkan Anggaran Rp123 Miliar untuk Program Pengolahan Sampah

LEBAK | bantenrayaco.id

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Banten, menyiapkan anggaran sekitar Rp123 miliar untuk program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) selama empat tahun, yakni periode 2027-2030. Program yang didukung pendanaan Bank Dunia melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut difokuskan pada pengembangan pengelolaan sampah terpadu hingga menghasilkan bahan bakar alternatif.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak, Nana Mulyana, mengatakan penyusunan anggaran program LSDP saat ini dilakukan dengan pendampingan dari pegawai Kemendagri.

“Penyusunan anggaran itu didampingi pegawai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” kata Nana di Lebak, Rabu.

Ia menjelaskan, pelaksanaan program LSDP dirancang secara bertahap selama empat tahun. Pada 2027, pemerintah daerah merencanakan pembangunan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R) di 14 lokasi.

Selanjutnya, pada 2028 akan dibangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dengung dengan kapasitas pengolahan mencapai 150 ton sampah per hari.

Melalui fasilitas tersebut, sampah organik dan anorganik akan diolah menjadi produk turunan, termasuk refuse-derived fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif pengganti batu bara.

Nana mengatakan, produk RDF yang dihasilkan nantinya akan diserap oleh industri semen PT Cemendo Gemilang. Kerja sama antara perusahaan dan pemerintah daerah disebut telah terjalin untuk mendukung pemanfaatan hasil pengolahan sampah tersebut.

Menurutnya, kebutuhan RDF perusahaan mencapai 500 ton per hari. Sementara itu, kapasitas produksi yang direncanakan melalui program LSDP di Lebak diperkirakan baru sekitar 200 ton per hari.

“Harga RDF itu berkisar antara Rp300 sampai Rp400 ribu per ton untuk 2.000 kalori,” ujarnya.

Adapun pada 2029, anggaran program akan diarahkan untuk kegiatan advokasi dan pembinaan. Sementara pada 2030, kegiatan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program.

Nana optimistis program LSDP tidak hanya membantu mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Lebak, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.

Menurutnya, pengolahan sampah terpadu dapat mengurangi beban tempat pemrosesan akhir (TPA), sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari sampah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

“Kami meyakini program LSDP itu dapat meningkatkan pendapatan daerah juga penyerapan lapangan pekerjaan, sehingga mampu mempercepat pengendalian kemiskinan,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, program LSDP direncanakan dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), yakni PT Niaga Lebak. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat melibatkan dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

“Kami mendorong pengelolaan sampah terpadu melalui program LSDP dapat menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya.

Melalui program ini, Pemkab Lebak berharap pengelolaan sampah tidak lagi hanya berorientasi pada pembuangan akhir, tetapi berkembang menjadi sektor ekonomi yang menghasilkan produk bernilai tambah sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan. (Hab)