PANDEGLANG | bantenrayaco.id
Wacana pemindahan atau translokasi sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo (TNAP), Banyuwangi, Jawa Timur, mendapat penolakan dari pemerintah daerah dan masyarakat sekitar kawasan konservasi.
Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menegaskan, pemindahan satwa langka endemik tersebut tidak boleh dilakukan tanpa didahului kajian ilmiah yang komprehensif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Dewi, penguatan habitat asli Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon harus tetap menjadi prioritas utama dalam strategi konservasi nasional.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang, kata dia, menghormati dan mendukung upaya pelestarian yang dilakukan pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan, serta Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Namun, keputusan memindahkan satwa bercula satu itu harus didasarkan pada kajian ilmiah, bukan semata-mata asumsi mengenai risiko di habitat asalnya.
“TNUK telah terbukti menjadi habitat alami terakhir yang mampu mempertahankan populasi Badak Jawa berkat sinergi antara para ranger, peneliti, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan strategis apa pun, Pemerintah Pusat diminta melakukan kajian menyeluruh dan terbuka yang mencakup lima aspek krusial,” kata Dewi, Selasa (17/11/2026).
Lima aspek yang dimaksud meliputi kajian ekologi dan habitat, genetik dan populasi, kesiapan sosial dan pengamanan, risiko kesehatan dan translokasi, serta sejarah dan budaya.
Pada aspek ekologi dan habitat, pemerintah perlu mengukur kesesuaian daya dukung lingkungan, ketersediaan pakan dan sumber air, luas wilayah jelajah, serta ancaman penyakit di Taman Nasional Alas Purwo dibandingkan dengan kondisi habitat Badak Jawa di Ujung Kulon.
Aspek kedua menyangkut kajian genetik dan populasi. Analisis diperlukan untuk mengetahui dampak pemindahan terhadap struktur genetik populasi Badak Jawa yang jumlahnya sangat terbatas, termasuk risiko perkawinan sedarah (inbreeding), tingkat stres, dan potensi keberhasilan adaptasi di habitat baru.
Selanjutnya, pemerintah harus memastikan kesiapan sosial dan sistem pengamanan di kawasan tujuan. Hal ini mencakup kesiapan masyarakat sekitar Alas Purwo, antisipasi konflik manusia dan satwa, perlindungan dari perburuan liar, serta ketersediaan sumber daya manusia dan pendanaan jangka panjang.
Kajian keempat berkaitan dengan risiko kesehatan dan proses translokasi. Pemerintah perlu memetakan potensi penularan penyakit antarpopulasi, risiko kegagalan pemindahan, hingga menyiapkan protokol mitigasi darurat apabila proses translokasi tidak berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, aspek sejarah dan budaya perlu diperhitungkan karena Badak Jawa telah menjadi bagian dari identitas ekologis, warisan budaya, dan kebanggaan masyarakat Pandeglang serta Provinsi Banten.
Dewi juga meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, mulai dari penyusunan kajian hingga pelaksanaan uji publik.
“Pemkab Pandeglang mendesak Pemerintah Pusat untuk melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal secara aktif dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, mulai dari penyusunan kajian hingga uji publik. Masyarakat Pandeglang dinilai memiliki hak untuk didengar karena selama ini berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian ekosistem Ujung Kulon,” katanya.
Dewi berpandangan, upaya konservasi seharusnya lebih difokuskan pada peningkatan perlindungan Badak Jawa di habitat aslinya.
Sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan intensitas patroli keamanan, memperkuat Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), mengendalikan tanaman invasif seperti langkap, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa penyangga, serta mengembangkan ekowisata berbasis konservasi.
“Bagi kami, Badak Jawa bukan hanya satwa. Ia adalah identitas Pandeglang, warisan leluhur, dan amanah untuk anak cucu kita. Kami tidak menolak ilmu pengetahuan, kami hanya meminta, jangan pindahkan amanah ini tanpa kajian yang komprehensif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” tegasnya