Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Nikmati Edisi Terbaru dan dapatkan update berita terbaru Tangerang Raya setiap hari.

Baca E-Paper

Klik tombol untuk berlangganan ePaper dan mengikuti update berita Banten Raya.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

DPRD Panggil Kepala BKPSDM

Bagikan: Facebook X WhatsApp

PANDEGLANG | bantenrayaco.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menyoroti lambannya pengisian jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang. DPRD berencana memanggil Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pandeglang, Didin Pahrudin, untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.

Wakil Ketua III DPRD Pandeglang, M.M. Fuhaira Amin, mengatakan pemanggilan itu dilakukan menyusul masih banyaknya jabatan yang belum terisi pejabat definitif. Kekosongan tersebut terjadi mulai dari jabatan eselon IV, eselon III, hingga eselon II.

Sejumlah posisi strategis yang belum terisi antara lain kepala organisasi perangkat daerah (OPD), asisten daerah (Asda), dan staf ahli bupati.

Menurut Fuhaira, kondisi tersebut perlu segera ditangani karena berpotensi menghambat kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Terlebih, sejumlah jabatan kosong berkaitan langsung dengan sektor pelayanan masyarakat dan optimalisasi pendapatan daerah.

Dia mencontohkan kekosongan posisi Kepala Seksi (Kasi) Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekretaris kecamatan (Sekmat), hingga kepala satuan pendidikan.

“Jabatan kosong ini harus segera diisi karena sangat berpengaruh terhadap kinerja. Contohnya kekosongan Kasi PAD yang berdampak pada pengelolaan Buku 2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” tegas Fuhaira, Kamis (19/11/2026).

Selain sektor pendapatan daerah, persoalan kekosongan jabatan juga terjadi di bidang pendidikan. Fuhaira menyebutkan, sekitar 15 posisi kepala sekolah tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Pandeglang hingga kini belum terisi.

Politikus yang memiliki latar belakang sebagai mantan birokrat tersebut juga mempertanyakan konsistensi alasan Pemkab Pandeglang terkait lambannya proses rotasi dan promosi jabatan.

Menurutnya, alasan yang disampaikan pemerintah daerah terkesan berubah setiap kali DPRD mendesak agar pengisian jabatan segera dilakukan.

“Waktu zaman Pak Kabid Furkon kendalanya disebut karena aplikasi I-Mut (Integrated Mutasi). Kemarin alasannya harus melalui Uji Kompetensi (Ukom), nah, sekarang apa lagi? Saya ingin tahu apa lagi alasannya kali ini,” katanya.

Fuhaira menegaskan, rencana pemanggilan Kepala BKPSDM merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pihaknya mengaku terus memantau kondisi birokrasi sekaligus menyerap keluhan dan aspirasi dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Pandeglang.

Dia menilai, lambannya pengisian jabatan tidak hanya berpotensi menghambat roda pemerintahan, tetapi juga memengaruhi motivasi pegawai yang telah lama mengabdi.

Fuhaira menyebutkan, DPRD sebenarnya telah berulang kali mendesak Pemkab Pandeglang agar menuntaskan persoalan kekosongan jabatan sejak tahun lalu. Namun, hingga kini realisasinya dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti.

“Jangan sampai birokrat ASN kelihatan mati suri. Pengisian dan promosi jabatan ini adalah bentuk apresiasi nyata pemerintah atas pengabdian mereka. Saya ikut berempati atas kegelisahan para ASN karena saya dulu pernah menjadi birokrat,” tuturnya. (Hab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *