TANGERANG | bantenrayaco.id
Pemerintah Kabupaten Tangerang mendorong penanganan kawasan kumuh di wilayah pesisir melalui kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut dinilai penting agar penataan permukiman tidak hanya memperbaiki lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan.
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyampaikan konsep tersebut saat menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kawasan Kumuh Terpadu di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Senin (14/9/2026).
Menurut Maesyal, penanganan kawasan kumuh, khususnya di wilayah pesisir, tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Dibutuhkan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, akademisi, pihak swasta, hingga masyarakat setempat.
“Keberhasilan penanganan kawasan kumuh, khususnya wilayah pesisir di Kabupaten Tangerang merupakan hasil sinergi dan kolaborasi, bukan hanya antara pemerintah pusat dan daerah, tapi juga melibatkan banyak pihak. Ada lembaga, institusi pendidikan, akademisi, swasta dan masyarakat itu sendiri terlibat langsung,” ujar Maesyal.
Ia kemudian mencontohkan penataan kawasan pesisir di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk. Sebelumnya, terdapat sekitar 1,2 hektare lahan yang berada dalam kondisi kumuh dan tidak tertata.
Pemkab Tangerang bersama sejumlah pihak, di antaranya Habitat for Humanity, Koperasi Mitra Dhuafa, serta masyarakat nelayan setempat, kemudian melakukan penataan kawasan secara bersama-sama.
“Berkat kerja sama dan kolaborasi dari banyak komponen yang memberikan perhatian serius kepada masyarakat nelayan setempat di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk, sekarang sudah tidak kumuh lagi,” ungkapnya.
Penataan tersebut tidak hanya menyasar lingkungan tempat tinggal. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, kawasan tersebut dikembangkan menjadi hunian yang lebih sehat sekaligus dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung.
” Saat ini, alhamdulillah sudah kita bangun lahan yang tadinya tidak produktif dan kumuh menjadi hunian yang sehat bagi para nelayan. Pemerintah daerah juga memberikan kontribusi dengan membangunkan jalannya, saluran airnya, penerangan jalan, juga diberikan kesempatan untuk pelatihan bagi istri para nelayan,” jelasnya.
Dalam program tersebut, sebanyak 110 hunian dibangun untuk masyarakat nelayan. Selain penyediaan tempat tinggal, masyarakat juga mendapatkan pendampingan dan pelatihan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas serta kemandirian keluarga nelayan.
Maesyal menegaskan Pemkab Tangerang akan terus hadir dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir. Komitmen itu juga diwujudkan melalui program unggulan pembangunan daerah SELARAS atau Sistem Lingkungan yang Aman, Ramah dan Berkesinambungan.
Program tersebut mencakup sejumlah fokus, antara lain pengelolaan sampah, pengendalian banjir, serta pembangunan rumah layak huni.
“Kami sudah memiliki program unggulan pembangunan daerah terkait dengan lingkungan dan pemukiman yang berkesinambungan yaitu Sistem Lingkungan yang Aman, Ramah dan Berkesinambungan (SELARAS),” tuturnya.
Maesyal berharap kolaborasi lintas sektor terus diperkuat dalam penataan kawasan pesisir Kabupaten Tangerang. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan lingkungan yang lebih aman, sehat, nyaman, dan ramah lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk semakin mandiri secara ekonomi.
Menurutnya, perbaikan kawasan permukiman harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, penataan pesisir diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.(wil/dam)
