SERANG | bantenrayaco.id
Direktur Eksekutif lembaga survei dan Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul menyoroti pernyataan Zaldi Dhuhana yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang meminta Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) meminta maaf kepada Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas karena mencoret lantai pendopo Bupati dengan lumpur ketika melakukan aksi demonstrasi refleksi HUT ke 500 Kabupaten Serang, pada Kamis (8/10/2026) malam.
Pertama, tidak pada tempatnya seorang Wakil Bupati bersikap feodalistik terhadap kritik masukan yang dilayangkan oleh civil society, termasuk adik-adik mahasiswa, kata Adib dalam wawancara, Kamis (22/10/2026).
Tawar-menawar posisinya saja sudah kalah Wakil Bupati, karena pemilik kedaulatan tertinggi itu adalah rakyat, warga Kabupaten Serang, termasuk mahasiswa, ungkapnya.
Lebih lanjut, Adib menjelaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Serang itu dipilih oleh mereka, jadi menampilkan sisi-sisi feodalistik kepada pengkritik, kepada pemilik kedaulatan tertinggi, itu kan salah kaprah. Tidak pada tempatnya.
“Kalau Bupati dan Wakil Bupati itu menerapkan sistem feodalistik, saya kira ini malah menuju arah-arah kepada arah-arah tirani, kan gitu. Orang negara demokrasi kok, yang punya kedaulatan tertinggi ya rakyat, termasuk mahasiswa. Kalaupun ada kritik masukan, itu kan ya wajar saja, tinggal diskusi saja, itu yang saya kira harus mencari solusi-solusi yang produktif,” ungkapnya.
Kedua, kalau tidak mau menerima saran, kritik, ya sudah tidak usah menjadi Bupati dan Wakil Bupati, karena alamiah saja. Hari ini Anda menjadi anggota DPR, Bupati, Walikota, Menteri, termasuk Presiden, itu harus siap dikritik. Karena pilar keempat dalam demokrasi ini kan, pers. Pers itu ya termasuk diantaranya para pendengung, pendengung yang produktif seperti mahasiswa, kelompok masyarakat yang memberikan masukan, Jadi itu dalam konsep pernegaraan kita, terangnya.
Jadi kalau Wakil Bupatinya bersikap feodalistik dan cenderung arogan, ya sama saja mengembalikan Kabupaten Serang seperti 150 tahun yang lalu, tidak bisa begitu, pungkasnya.
Sementara itu, ketua Umum PP HAMAS, Irhamulloh mengatakan atas pernyataan yang disampaikan Sekda Kabupaten Serang yang menyatakan bahwa teman-teman HAMAS diminta untuk minta maaf terlebih dahulu kepada Bupati dan Wakil Bupati Serang, merupakan pernyataan tidak bijak.
Sebagai Panglima Birokrat, dengan polosnya Sekda Zaldi menyampaikan pernyataan seperti itu, katanya.
Tidak mencerminkan sebagai panglima birokrat walaupun kami menduga atas adanya perintah oleh Bupati maupun Wakil Bupati Serang, ungkapnya.
Lebih lanjut, Irham menegaskan jika keberadaanya dibenarkan dengan adanya perintah tersebut, maka kami menilai pemerintah Kabupaten Serang ANTI KERITIK dan TANGAN BESI.
Awal mula perisitiwa kami dari HAMAS menggelar aksi demonstrasi di Pendopo Kabupaten Serang, bertepatan hari jadi Kabupaten Serang yang ke 500 tahun (5 abad). Aksi kami berawal dengan kondusif sampai pimpinan eksekutif dan legislatif menemui, tapi selang beberapa menit hasil komunikasi negosiasi dengan pihak keamanan temen temen hamas langsung dipukulin oleh pihak keamanan pada jam 8 kurang lebih. Banyak dari pengurus dan kader hamas juga terkena intimidasi tersebut yang dilakukan oleh pihak keamanan.
Selanjutnya, pasca dari kejadian tersebut hamas menggelar aksi kembali di tanggal 9 oktober 2026 di depan gerbang pendopo kabupaten serang, aksi tersebut di temui oleh Sekda Kabupaten Serang. Saat itu sekda menyampaikan untuk teman-teman minta maaf ke Bupati dan Wakil Bupati.
Kami dari PP-HAMAS menyampaikan harus pemerintah kabupaten serang yang minta maaf ke temen – temen hamas dan masyarakat kabupaten serang. kami bukan maling bukan juga melakukan tindakan yang melanggar hukum, temen-temen hamas hanya ingin menyampaikan kondisi pemasalah kabupaten saat ini. Tapi justru kami dibalas dengan pemukulan oleh pihak kemanan.
Padahal kami di jamin oleh undang undang yang diatur dalam Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
Senada dengan Irham, Wakil Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) HAMAS, Sandra Permana menanggapi pernyataan Wakil Bupati Serang itu ngaco.
Seharusnya Bupati dan Wakil Bupati Serang mengapresiasi dan berterimakasih atas kritikan yang disampaikan oleh Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Serang, katanya.
Mereka adalah masyarakat Kabupaten Serang juga yang lahir dan hidup di Kabupaten Serang, ungkapnya.
Sandra mencurigai aksi pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Security dan Satpol PP Kabupaten Serang pada saat unjuk rasa yang dilakukan oleh PP Hamas pada saat HUT Kabupaten Serang adalah Intruksi dari Bupati dan/atau Wakil Bupati.
Kami dari IKA HAMAS akan selalu mengawal tragedi ini, karena merupakan kejadian yang luar biasa dan pertama kalinya di momen 500 tahun HUT Kabupaten Serang, security dan Satpol PP melakukan pemukulan serta penganiayaan di Rumah Rakyat Kabupaten Serang itu sendiri yaitu Pendopo, pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas yang dihubungi melalui pesan WhatsApp (WA) tidak merespon, meskipun bertanda centang dua.
Kronologi kejadian
HAMAS melakukan aksi demonstrasi refleksi HUT ke 500 Kabupaten Serang, pada Kamis (8/10/2026) siang.
Situasi di depan Pendopo Bupati Serang mulai memanas sekitar pukul 19.00 WIB ketika massa aksi membakar sejumlah atribut dan menaburkan/mencoret lantai pendopo Bupati Serang dengan lumpur.
Aparat keamanan berusaha memadamkan api dan meminta massa membubarkan diri, yang kemudian memicu aksi saling dorong, perlawanan, hingga bentrokan fisik antara massa dengan petugas keamanan. Sejumlah aktifis HAMAS dan seorang wartawan media online terluka akibat bentrokan.
HAMAS kembali melakukan aksi demonstrasi jilid II peringatan HUT ke 500 Kabupaten Serang pada Senin (12/10/2026) malam dan diterima oleh Sekda Pemkab Serang, Zaldi Dhuhana.
Dalam video yang beredar di media sosial, Sekda Zaldi menyampaikan pesan dari Wakil Bupati Serang agar HAMAS meminta maaf.
“Intinya saya mendapatkan pesan dari Pak Wakil, teman-teman HAMAS diminta untuk meminta maaf dahulu, selama teman-teman HAMAS tidak meminta maaf, maka Ibu Bupati dan Pak Wakil tidak akan mau menemui,” katanya.
HAMAS menolak permintaan maaf kepada Bupati Serang, HAMAS menilai Pemkab Serang seharusnya fokus menyelesaikan persoalan tambang dan truk tambang di Bojonegara–Puloampel.
HAMAS menyebut aksi mencoret lantai pendopo Bupati Serang dengan lumpur sebagai simbol protes atas persoalan yang dinilai belum terselesaikan.
HAMAS juga menuntut pertanggungjawaban atas dugaan pengeroyokan saat aksi 8 Oktober 2026 serta mendesak penindakan terhadap pihak yang terlibat.
Kritik mahasiswa bukan sekadar soal lumpur di lantai pendopo Bupati Serang. Persoalan tambang, kerusakan jalan, debu, dan keselamatan warga juga menuntut jawaban nyata dari pemerintah, pungkas jubir HAMAS. (dit/hmi)
