Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Nikmati Edisi Terbaru dan dapatkan update berita terbaru Tangerang Raya setiap hari.

Baca E-Paper

Klik tombol untuk berlangganan ePaper dan mengikuti update berita Banten Raya.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

DPRD Pandeglang Desak Pemkab Ubah Strategi Pajak

Bagikan: Facebook X WhatsApp

PANDEGLANG | bantenrayaco.id

DPRD Kabupaten Pandeglang mendesak pemerintah kabupaten mengubah strategi pengelolaan pajak daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah langkah pembenahan diusulkan, mulai dari menggeser program pemutihan denda dan diskon pajak ke awal tahun hingga membuka layanan pembayaran pada akhir pekan.

Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Partai Demokrat, M.M. Fuhaira Amin. Menurutnya, strategi peningkatan PAD selama ini perlu dievaluasi agar penerimaan daerah lebih optimal dan mampu memperkuat kapasitas fiskal pemerintah.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Fuhaira adalah kebiasaan pemerintah daerah memberikan insentif pajak, seperti penghapusan denda dan potongan pembayaran, pada akhir tahun.

Ia mengusulkan agar program tersebut dialihkan ke Januari dan Februari. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat mempercepat penerimaan pendapatan sejak awal tahun anggaran.

“Strategi peningkatan PAD harus bersinergi dengan penguatan fiskal daerah. Program pemutihan atau diskon pembayaran pajak yang biasanya dilakukan akhir tahun sebaiknya diubah ke Januari dan Februari,” ujar Fuhaira, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, percepatan penerimaan pendapatan pada awal tahun sangat penting untuk menjaga likuiditas keuangan daerah. Sebab, pada periode tersebut pemerintah membutuhkan ketersediaan dana untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Fuhaira juga menyoroti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai harus diimbangi dengan kepastian ketersediaan dana pada sisi penerimaan.

Ia mengusulkan agar minimal 50 persen pendanaan telah tersedia secara riil di rekening kas daerah sebelum pelaksanaan anggaran berjalan lebih jauh. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas arus kas pemerintah daerah.

Selain strategi insentif pajak, Fuhaira meminta Pemkab Pandeglang membenahi sistem pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah agar lebih mudah diakses masyarakat.

Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah mengintegrasikan data wajib pajak dengan sistem layanan keuangan daerah. Dengan data yang tertata dan terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penagihan sekaligus mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ia juga mengusulkan agar loket pembayaran pajak tetap beroperasi pada Sabtu dan Minggu melalui penerapan sistem kerja bergiliran atau shift.

Menurut Fuhaira, keterbatasan jam operasional pelayanan jangan sampai menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin membayar pajak.

“Jangan sampai ada kesan membayar pajak saja sulit,” tegasnya.(Hab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *