Pemkab Lebak Siapkan Lelang 12 Jabatan Eselon II

LEBAK | bantenrayaco.id

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Banten, tengah mempersiapkan seleksi terbuka atau open bidding untuk mengisi 12 jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama atau eselon II yang saat ini masih kosong dan dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Meski demikian, jumlah jabatan yang akan dilelang masih berpotensi berkurang. Pemkab Lebak masih mengkaji kemungkinan penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak, Halson Nainggolan, mengatakan pemerintah daerah sedang menyiapkan tahapan seleksi terbuka, termasuk mempersiapkan asesor untuk menilai para calon pejabat.

“Harus open bidding untuk 12 jabatan eselon II itu. Sekarang harus menyiapkan asesor untuk menguji calon-calon pejabat yang akan menempati 12 jabatan tersebut,” ujar Halson, Jumat (16/10/2026).

Adapun jabatan yang saat ini masuk dalam daftar kekosongan meliputi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Sosial, serta Asisten Daerah (Asda) III.

Selain itu, terdapat jabatan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Dinas Perhubungan, serta Direktur RSUD Adjidarmo.

Halson tidak menutup kemungkinan jumlah jabatan yang dibuka melalui seleksi terbuka nantinya tidak mencapai 12 posisi. Keputusan tersebut akan menyesuaikan hasil kajian terkait penataan dan penggabungan OPD yang masih berlangsung.

“Bisa saja yang di-open bidding tidak 12, tetapi berkurang, tergantung dari hasil pengkajian kementerian terkait dengan BKN. Mumpung saat ini yang mengisi posisi Plt banyak yang dari eselon III,” katanya.

Untuk mematangkan rencana tersebut, Pemkab Lebak melalui BKPSDM terus berkoordinasi dengan BKN dan Kemendagri. Koordinasi dilakukan, antara lain, untuk mempersiapkan asesor yang akan terlibat dalam proses seleksi.

“BKPSDM lagi koordinasi dengan asesor Kemendagri. Semoga tidak lama lagi,” ujar Halson, yang juga menjabat Plt Kepala BKAD Lebak.

Secara terpisah, Plt Kepala BKAD Lebak, Fakhry Fitriana, membenarkan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat masih berlangsung. Pembahasan tersebut berkaitan dengan rencana pelaksanaan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Lebak.

“Insyaallah open bidding JPT eselon II dapat dilaksanakan tahun 2026 ini. Waktu pelaksanaan sedang kita koordinasikan dengan pemerintah pusat, yaitu BKN dan Kemendagri,” kata Fakhry.

Pelaksanaan seleksi terbuka tersebut diharapkan dapat mengisi jabatan pimpinan yang masih kosong. Namun, kepastian jumlah posisi yang dibuka dan jadwal pelaksanaannya masih menunggu hasil koordinasi serta kajian penataan organisasi perangkat daerah. (Hab)