LEBAK | bantenrayaco.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melakukan studi tiru ke Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mempelajari sistem pelayanan perizinan, pengelolaan investasi, hingga penataan organisasi birokrasi.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wakil Bupati Kabupaten Bandung itu fokus utamanya adalah mempelajari sistem pelayanan perizinan, pengelolaan investasi, serta penataan organisasi perangkat daerah.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Lebak dalam menggali informasi, bertukar pengalaman, dan mempelajari berbagai kebijakan serta praktik penyelenggaraan pemerintahan yang telah diterapkan di Kabupaten Bandung.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Lebak. Hal tersebut khususnya berkaitan dengan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan efektivitas birokrasi.
Dalam pertemuan tersebut, tim Pemkab Lebak diterima langsung oleh Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, beserta jajaran pemerintah daerah. Pertemuan berlangsung dalam suasana komunikatif dengan membahas berbagai strategi peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk menggali informasi sekaligus bertukar pengalaman mengenai praktik penyelenggaraan pemerintahan yang telah diterapkan Pemkab Bandung.
Menurut Amir, Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah yang dinilai memiliki pengalaman dalam pengembangan pelayanan perizinan dan penataan organisasi pemerintahan.
“Ya, pekan lalu kami melaksanakan studi tiru ke Pemkab Bandung untuk mempelajari sistem pelayanan perizinan dan penataan organisasi. Pemkab Bandung salah satu pemerintah daerah yang telah berhasil,” kata Amir, Selasa (3/11/2026).
Ia menjelaskan, hasil kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemkab Lebak dalam memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait kemudahan perizinan dan pengelolaan investasi.
Amir menilai, pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kemudahan proses perizinan juga diperlukan untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha maupun calon investor yang ingin mengembangkan kegiatan usahanya di Kabupaten Lebak.
“Kemudahan perizinan dan investasi merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amir mengatakan Pemkab Lebak ingin mempelajari sistem yang diterapkan Kabupaten Bandung, mulai dari mekanisme pelayanan hingga pengelolaan kelembagaan yang mendukung iklim investasi.
Namun, hasil studi tiru tersebut tidak serta-merta diterapkan secara keseluruhan. Berbagai praktik yang diperoleh akan dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik Kabupaten Lebak.
“Kami ingin mempelajari bagaimana Pemkab Bandung membangun sistem pelayanan perizinan dan investasi, sehingga dapat menjadi referensi bagi Kabupaten Lebak. Harapannya, berbagai praktik baik yang diperoleh dari kegiatan ini dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah,” tutur Amir.
Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, menyambut baik kunjungan kerja dan studi tiru yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak. Pertemuan antarpemerintah daerah menjadi ruang komunikasi dan pertukaran pengalaman yang positif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Ini akan menjadi ruang untuk diskusi dan saling bertukar pengalaman mengenai praktik baik dalam bidang investasi dan pengelolaan organisasi perangkat daerah, sehingga pelayanan publik bisa maksimal dan target pertumbuhan investasi bisa tercapai,” ujar Ali Syakieb.
Ia berharap, melalui pertemuan tersebut, kedua pemerintah daerah dapat saling berbagi informasi mengenai kebijakan, inovasi, serta strategi dalam mengoptimalkan pelayanan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif.
Pada kesempatan itu, pembahasan juga diarahkan pada pentingnya membangun sinergi antara kebijakan pelayanan perizinan dengan efektivitas organisasi pemerintahan. Sebab, pelayanan yang berkualitas membutuhkan dukungan sistem birokrasi yang terstruktur, sumber daya manusia yang profesional, serta koordinasi yang baik antarperangkat daerah. (Hab)
