Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Nikmati Edisi Terbaru dan dapatkan update berita terbaru Tangerang Raya setiap hari.

Baca E-Paper

Klik tombol untuk berlangganan ePaper dan mengikuti update berita Banten Raya.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

Tolak Pemindahan, Pemkab Pandeglang Bela Badak Jawa

Bagikan: Facebook X WhatsApp

PANDEGLANG | bantenrayaco.id

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menolak rencana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Pemkab meminta pemerintah pusat terlebih dahulu menyusun kajian ilmiah secara komprehensif sebelum mengambil keputusan terkait relokasi satwa langka tersebut.

Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, menilai pemindahan Badak Jawa berisiko terhadap kelangsungan hidup satwa yang terancam punah itu apabila tidak didasarkan pada kajian ilmiah yang menyeluruh.

Menurut Dewi, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa. Kawasan tersebut juga telah menghadapi berbagai ancaman bencana, termasuk letusan Gunung Anak Krakatau dan tsunami pada 2019.

Ia mengatakan, keberhasilan Ujung Kulon dalam mempertahankan populasi Badak Jawa tidak terlepas dari kerja keras petugas taman nasional, peneliti, masyarakat sekitar, dan pemerintah daerah. Karena itu, rencana pemindahan tidak seharusnya diputuskan hanya berdasarkan asumsi risiko.

“Selama puluhan tahun, Taman Nasional Ujung Kulon telah terbukti menjadi habitat yang mampu mempertahankan populasi Badak Jawa. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras para ranger, peneliti, masyarakat sekitar kawasan, dan Pemkab Pandeglang yang secara bersama menjaga ekosistem Ujung Kulon,” tegas Dewi, Rabu (18/11/2026).

“Oleh karena itu, setiap wacana pemindahan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat, bukan semata-mata atas dasar asumsi risiko,” tambahnya.

Dewi mengatakan, Pemkab Pandeglang meminta pemerintah pusat menyusun kajian secara menyeluruh dan transparan sebelum menetapkan kebijakan relokasi.

Kajian tersebut, menurutnya, harus mencakup berbagai aspek, mulai dari ekologi dan habitat, genetik dan populasi, sosial dan keamanan, risiko bencana dan penyakit, hingga sejarah serta budaya masyarakat setempat.

Selain itu, Dewi meminta pemerintah pusat melibatkan Pemkab Pandeglang dalam seluruh tahapan pembahasan, mulai dari penyusunan kajian, uji publik, hingga proses pengambilan keputusan.

Ia menegaskan, masyarakat Pandeglang memiliki hak untuk menyampaikan pandangan karena selama ini turut berperan dalam menjaga kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Di tengah wacana pemindahan tersebut, Dewi justru mendorong penguatan perlindungan Badak Jawa di habitat aslinya. Upaya itu meliputi peningkatan patroli, penguatan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), pengendalian tanaman invasif, peningkatan kesejahteraan masyarakat penyangga, serta pengembangan ekowisata berbasis konservasi.

Dewi juga menyatakan kesiapannya berdialog langsung dengan Kementerian Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), para pakar, serta organisasi konservasi untuk membahas masa depan Badak Jawa.

“Bagi kami, Badak Jawa bukan hanya satwa. Ia adalah identitas Pandeglang, warisan leluhur, dan amanah untuk anak cucu kita. Kami tidak menolak ilmu pengetahuan. Kami hanya meminta, jangan pindahkan amanah ini tanpa kajian yang komprehensif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” pungkasnya. (ian/BN/dam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *