TANGERANG | Bantenraya.co.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terus memperkuat komitmen memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di wilayahnya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Percepatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) dan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi APBD Tahun 2026 yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa, Puspemkab Tangerang, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Soma Atmaja. Hadir pula Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang Rudi Lesmana, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten Muhyidin, Asisten Daerah II, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Tangerang, direktur RSUD, serta kepala UPT Puskesmas.
Dalam sambutannya mewakili Bupati Tangerang, Soma Atmaja mengatakan dinamika pembangunan di Kabupaten Tangerang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik, tetapi juga harus dibarengi dengan perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada di balik pembangunan tersebut.
“Pembangunan daerah terwujud berkat kerja keras dan keringat para pekerja. Oleh karena itu, perlindungan jaminan sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Pemkab Tangerang berkomitmen penuh mempercepat capaian Universal Coverage Jamsostek agar seluruh pekerja, khususnya pekerja rentan, terlindungi oleh negara,” ujar Soma.
Ia menegaskan, Pemkab Tangerang telah mengalokasikan program perlindungan bagi 500 ribu pekerja rentan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Selain perlindungan ketenagakerjaan, Pemkab Tangerang juga mengalokasikan anggaran kesehatan sekitar Rp400 miliar untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan melalui empat RSUD dan 44 puskesmas di wilayah Kabupaten Tangerang.
Soma juga menginstruksikan seluruh kepala OPD, camat, kepala puskesmas, hingga direktur rumah sakit untuk memastikan setiap proyek pekerjaan daerah, termasuk Pengadaan Langsung (PL), mewajibkan penyedia jasa atau vendor mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang Rudi Lesmana menjelaskan, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang saat ini mencapai 1.063.189 pekerja dari total potensi 1.548.000 pekerja atau sekitar 68,68 persen.
Untuk mengejar target UCJ sebesar 80 persen, Pemkab Tangerang bersama BPJS Ketenagakerjaan fokus menutup kesenjangan sekitar 485.395 pekerja yang belum terlindungi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kepatuhan kepesertaan pada sektor jasa konstruksi yang bersumber dari APBD.
“Dari potensi 80.157 pekerja jasa konstruksi APBD di Kabupaten Tangerang, saat ini baru 4.067 pekerja yang terdaftar. Melalui sosialisasi dan pengeluaran Surat Edaran (SE) Bupati Tangerang Tahun 2026 ini, kami menegaskan bahwa kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan menjadi checklist wajib dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tegas Rudi.
Rudi juga mengapresiasi Kecamatan Curug yang tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kepatuhan perlindungan pekerja jasa konstruksi APBD tertinggi saat ini.
Selain itu, untuk mempercepat perluasan cakupan kepesertaan, Pemkab Tangerang tengah mematangkan skema inovasi program “1 ASN Melindungi 1 Pekerja Rentan” yang digagas oleh Bupati Tangerang.
Adapun pelaksanaan sosialisasi tersebut mengacu pada sejumlah regulasi sebagai landasan hukum kepatuhan, di antaranya:
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021;
- Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021;
- Surat Edaran Mendagri Nomor 400.5.7/5215/SJ; dan
- Surat Edaran Bupati Tangerang Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Jasa Konstruksi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten Muhyidin mengapresiasi langkah Pemkab Tangerang dalam memperluas perlindungan bagi pekerja rentan.
“Langkah Pemkab Tangerang melindungi 500 ribu pekerja rentan adalah best practice secara nasional. Melalui kolaborasi dan terbitnya SE Bupati ini, kita bersama-sama menyasar para buruh harian dan pekerja konstruksi, baik pada proyek APBD, APBN, maupun sektor swasta,” jelas Muhyidin.
Muhyidin menjelaskan, pekerja sektor jasa konstruksi mendapatkan perlindungan melalui dua program utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Jika terjadi risiko kecelakaan kerja, seluruh biaya pengobatan akan ditanggung penuh (unlimited) sampai sembuh di RSUD maupun rumah sakit swasta yang bekerja sama, lengkap dengan layanan ambulans. Penyedia jasa atau vendor tidak perlu lagi mengeluarkan dana mandiri. Apabila terjadi risiko kematian, hak-hak ahli waris juga dipastikan diterima dengan cepat dan tepat,” pungkasnya.
Dengan sinergi antara Pemkab Tangerang dan BPJS Ketenagakerjaan, serta pengawasan dari BPKAD, UKPBJ, dan Inspektorat, percepatan Universal Coverage Jamsostek diharapkan dapat terus ditingkatkan.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas perlindungan bagi pekerja sekaligus mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan jaminan sosial bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.
