Paripurna Raperda APBD 2027 Lebak Memanas

LEBAK | bantenrayaco.id

Rapat Paripurna Nota Pengantar Bupati Lebak atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 di DPRD Lebak diwarnai interupsi hingga aksi walkout sejumlah anggota dewan.

Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Lebak, Senin (28/9/2026), tersebut menjadi sorotan karena Bupati Lebak Hasbi Jayabaya dan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah tidak hadir.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dalam rapat tersebut diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak Halson Nainggolan.

Ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati memicu keberatan dari sejumlah anggota DPRD. Mereka menilai pembahasan mengenai Raperda APBD 2027 merupakan agenda penting yang semestinya dihadiri kepala daerah atau wakilnya.

Interupsi pertama datang dari Anggota Fraksi NasDem Medi Juanda ketika rapat paripurna baru saja dibuka oleh Ketua DPRD Lebak Juwita Wulandari. Medi mempertanyakan ketidakhadiran Bupati Hasbi Jayabaya atau Wakilnya Amir Hamzah dalam rapat tersebut.

 “Ini rapat paripurna bukan main-main. Paripurna itu utuh, apalagi kita akan merencanakan peraturan daerah (Perda) untuk kepentingan rakyat Lebak, tapi mana Pak Bupati dan Wakil Bupati?” tanya Medi

Ia menilai setidaknya Bupati atau Wakil Bupati Lebak seharusnya hadir dalam rapat paripurna yang membahas Raperda APBD 2027.

“Untuk membahas rancangan Perda ini sebaiknya minimal bupati atau wakil bupati hadirlah salah satunya. Kita lihat saja, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pun hanya beberapa saja yang hadir, sekitar 5-6 OPD, yang lain enggak hadir,” tukas Medi seusai paripurna.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Agus Ider Alamsyah. Ia mempertanyakan alasan Bupati dan Wakil Bupati Lebak tidak menghadiri rapat paripurna tersebut.

“Ada apa dua-duanya tidak bisa hadir. Walaupun tadi Pak Sekda sudah menjelaskan kalau Pak Bupati dan wakil menghadiri kegiatan, tapi enggak bisa begitu karena ini kan kegiatan yang sakral,” ujar Agus.

Menurut Agus, ketidakhadiran kepala daerah maupun wakilnya membuat pihak legislatif merasa tidak dihargai sebagai lembaga yang mewakili masyarakat sekaligus mitra pemerintah daerah.

“Kami merasa tidak dihargai, harusnya kepala daerah atau wakil kepala daerah hadir. Apa pun alasannya, paripurna ini momen sakral, harus dihadiri oleh kedua belah pihak, eksekutif dan legislatif,” katanya.

Tak cukup interupsi, Agus dan sejumlah koleganya yang kecewa memilih walkout dari rapat. Beberapa anggota dewan yang lain meminta Juwita untuk menunda rapat tersebut.

Kondisi tersebut kemudian berujung pada aksi walkout sejumlah anggota DPRD Lebak. Rapat paripurna akhirnya diskors dan dijadwalkan kembali pada 1 Oktober 2026.

Sementara itu, Sekda Lebak Halson Nainggolan menjelaskan alasan ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati Lebak.

Menurut Halson, Bupati Hasbi Jayabaya sedang menghadiri agenda penandatanganan kerja sama di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Ya, Pak Bupati menghadiri penandatanganan kerja sama di Kementerian ATR/BPN dan memang tidak bisa diwakilkan. Sementara, Pak Wakil menghadiri peresmian Program Sekolah Banten di Cihara,” terang Halson.

Meski pihak eksekutif telah memberikan penjelasan mengenai agenda Bupati dan Wakil Bupati, sejumlah anggota DPRD tetap mempertanyakan ketidakhadiran keduanya dalam agenda paripurna Raperda APBD 2027.

Rapat yang diskors tersebut selanjutnya dijadwalkan kembali pada Kamis (1/10/2026). (Hab)