PANDEGLANG | bantenrayaco.id
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp2,68 triliun. Di tengah penyusunan anggaran tersebut, Fraksi Partai Demokrat DPRD Pandeglang mendorong penguatan alokasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama pembentukan karakter anak sejak usia dini.
Proyeksi pendapatan tersebut disampaikan Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani saat membacakan pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Pandeglang, Senin (26/10/2026).
Dewi mengatakan, penyusunan rancangan APBD dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan regional Provinsi Banten, prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan perundang-undangan.
Tema pembangunan Kabupaten Pandeglang pada 2027 adalah penguatan integrasi infrastruktur prioritas dan potensi unggulan berbasis ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, serta tata kelola pemerintahan yang profesional.
Untuk mendukung tema tersebut, prioritas anggaran diarahkan pada peningkatan akses infrastruktur dasar yang menunjang konektivitas, pendidikan, kesehatan, sektor ekonomi unggulan, dan ketahanan terhadap bencana.
Pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan daya saing ekonomi melalui penguatan kemandirian fiskal, kemudahan investasi, pengembangan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif, serta kemitraan dengan UMKM dan pondok pesantren.
Selain itu, anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing SDM, termasuk menurunkan kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati Pemkab Pandeglang bersama DPRD, pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp2.686.304.576.000.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp338.913.184.000 dan pendapatan transfer sebesar Rp2.347.391.392.000.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai sekitar Rp2,6 triliun. Rinciannya meliputi belanja operasi sebesar Rp2,1 triliun, belanja modal Rp117 miliar, belanja tidak terduga Rp6 miliar, serta belanja transfer untuk pemerintah desa sebesar Rp436 miliar.
Dewi berharap rancangan APBD tersebut dapat dibahas dan disempurnakan bersama DPRD sehingga menjadi landasan pelaksanaan pembangunan daerah.
Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus diperkuat untuk mendukung terwujudnya Pandeglang yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.
Demokrat Dorong Penguatan Anggaran Pramuka dan Paskibra
Menanggapi rancangan APBD tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Partai Demokrat, MM Fuhaira Amin, menyampaikan sejumlah catatan terkait pengelolaan pendapatan dan prioritas belanja daerah.
Salah satu sorotan Fraksi Demokrat adalah optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Fuhaira menyarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendukung penagihan pajak dan pemutakhiran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Menurutnya, penambahan petugas pemungut pajak di tingkat kecamatan juga perlu dipertimbangkan guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pencapaian target penerimaan.
Fraksi Demokrat turut menyoroti rencana pembangunan Pasar Badak Pandeglang. Fuhaira meminta pemerintah daerah memastikan seluruh persyaratan pembangunan yang diwajibkan kementerian terkait dapat dipenuhi, termasuk penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Ia menyarankan agar kebutuhan anggaran untuk persyaratan tersebut dimasukkan dalam APBD 2027 apabila belum terakomodasi dalam APBD Perubahan 2026.
Selain persoalan pendapatan dan infrastruktur pasar, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya investasi pada pembangunan karakter anak sejak usia dini, khususnya di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Fuhaira menyebut organisasi Pramuka dan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) sebagai wadah yang dapat mendukung pembentukan kedisiplinan, kerja sama tim, dan kepemimpinan dasar bagi pelajar.
“Sehingga perlu penguatan dari sisi anggaran pada APBD 2027, khususnya untuk organisasi Pramuka dan Paskibra yang memang memiliki manfaat besar dalam pembentukan karakter sejak dini,” ujarnya, Selasa (27/10/2026).
Fraksi Demokrat berharap perhatian terhadap pendidikan karakter dapat tercermin dalam kebijakan anggaran daerah, sejalan dengan upaya meningkatkan mutu SDM dan daya saing masyarakat Pandeglang.
