Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Nikmati Edisi Terbaru dan dapatkan update berita terbaru Tangerang Raya setiap hari.

Baca E-Paper

Klik tombol untuk berlangganan ePaper dan mengikuti update berita Banten Raya.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

PDIP Tolak Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon

Bagikan: Facebook X WhatsApp

SERANG | bantenrayaco.id

Rencana relokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, mendapat penolakan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten.

Fraksi PDIP meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan pemindahan satwa langka tersebut. Pemerintah juga didesak membuka hasil kajian ilmiah secara transparan, termasuk mengenai urgensi, risiko, metode, dan dampak ekologis dari rencana relokasi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten, Ida Rosida Lutfi, mengatakan Badak Jawa bukan sekadar satwa langka, melainkan juga bagian dari warisan ekologis dan identitas Provinsi Banten yang harus dilindungi.

Menurutnya, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat terakhir Badak Jawa di dunia. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup satwa tersebut harus mempertimbangkan aspek ilmiah dan keberlanjutan ekosistem.

“Badak Jawa adalah kekayaan alam yang menjadi kebanggaan masyarakat Banten. Ujung Kulon merupakan habitat terakhir Badak Jawa di dunia. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut keberlangsungan hidup satwa langka ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, berdasarkan kajian ilmiah yang komprehensif, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan kebijakan jangka pendek,” kata Ida, Selasa (17/11/2026).

Ia menilai pemindahan satwa liar dengan tingkat kelangkaan tinggi memiliki risiko besar. Proses penangkapan, transportasi, adaptasi terhadap lingkungan baru, hingga keberhasilan reproduksi di habitat berbeda harus menjadi pertimbangan serius.

Fraksi PDIP juga menyoroti ancaman bencana alam, seperti potensi tsunami dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, yang menjadi salah satu perhatian dalam perlindungan kawasan Ujung Kulon.

Menurut Ida, ancaman bencana tersebut tidak seharusnya langsung dijadikan alasan untuk memindahkan Badak Jawa dari habitat alaminya. Pemerintah justru perlu memperkuat mitigasi bencana, perlindungan habitat, pengawasan kawasan konservasi, serta sistem peringatan dini yang terintegrasi.

“Jangan sampai persoalan ancaman bencana dijadikan alasan untuk mengambil keputusan pemindahan tanpa keterbukaan kajian ilmiah dan pertimbangan ekologis yang matang. Yang harus diperkuat adalah sistem perlindungan dan kesiapsiagaan di kawasan Ujung Kulon,” ujarnya.

Sebagai bentuk penolakan terhadap rencana relokasi, Fraksi PDIP DPRD Banten menyampaikan enam sikap dan tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, menolak pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon sebelum tersedia kajian ilmiah yang menyeluruh, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, meminta pemerintah memperkuat perlindungan habitat asli melalui peningkatan pengawasan, konservasi, pemulihan ekosistem, serta penegakan hukum terhadap praktik perburuan dan perusakan habitat.

Ketiga, mendorong penguatan mitigasi bencana di kawasan Ujung Kulon. Upaya tersebut mencakup pengembangan sistem peringatan dini tsunami, pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta penyusunan rencana kontingensi untuk penyelamatan satwa.

Keempat, meminta pemerintah membuka hasil kajian relokasi kepada publik, terutama menyangkut urgensi, risiko, metode, dan konsekuensi pemindahan Badak Jawa.

Kelima, melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat Banten dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait masa depan kawasan konservasi Ujung Kulon.

Keenam, meningkatkan anggaran konservasi sekaligus memberikan dukungan kepada masyarakat di sekitar kawasan agar pelestarian lingkungan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan warga.

Ida menegaskan, masyarakat Banten memiliki kepentingan besar terhadap kelestarian Taman Nasional Ujung Kulon. Kawasan tersebut tidak hanya menjadi pusat konservasi satwa langka, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi lingkungan hidup, pendidikan, penelitian, pariwisata, dan perekonomian masyarakat setempat.

“Jangan pisahkan kepentingan konservasi dengan kepentingan masyarakat. Badak Jawa harus tetap terlindungi, masyarakat harus mendapatkan manfaat dari kelestarian lingkungan, dan pemerintah harus hadir memastikan keselamatan keduanya,” katanya.

Fraksi PDIP DPRD Banten menegaskan penyelamatan Badak Jawa merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan konservasi harus mengedepankan ilmu pengetahuan, prinsip kehati-hatian, keberlanjutan ekosistem, serta kepentingan masyarakat.

“Kami ingin Badak Jawa tetap lestari di tanah Banten, di habitat alaminya, Ujung Kulon. Menjaga Badak Jawa berarti menjaga warisan alam untuk generasi mendatang,” tutup Ida. (Hab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *