PANDEGLANG | bantenrayaco.id
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang menggelar pembinaan petunjuk teknis tata laksana pengadaan barang dan jasa di tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur Puskesmas agar proses pengadaan berjalan tertib, transparan, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, H. Jaenal Mutakin, S.Kep., M.Kes., saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan aspek penting dalam menunjang operasional serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, proses pengadaan yang tepat dan efisien sangat berpengaruh terhadap ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai (BMHP) di setiap Puskesmas. Selain itu, tata kelola pengadaan yang baik menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Sebaliknya, ketidaktertiban maupun kesalahan dalam proses pengadaan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, persoalan administrasi, bahkan dapat mengganggu kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, seiring perkembangan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, aparatur Puskesmas harus terus meningkatkan kapasitas dan pemahamannya. Kompetensi tersebut meliputi perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, administrasi hingga penyusunan laporan.
Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Kabupaten Pandeglang, Sylvianti Tri Maharani, S.Farm., MPH., menjelaskan bahwa pembinaan tersebut memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang disampaikan mencakup perencanaan kebutuhan, penyusunan dokumen pengadaan, mekanisme tender maupun pengadaan langsung, hingga administrasi kontrak dan pelaporan.
Menurut Sylvianti, pembinaan ini difokuskan untuk memastikan seluruh proses pengadaan di lingkungan Puskesmas berjalan efektif, transparan, dan sesuai regulasi terbaru.
Ia mengungkapkan, selama ini pengadaan barang dan jasa di Puskesmas banyak dilakukan melalui sistem e-Katalog. Namun, melalui kegiatan tersebut, peserta juga diberikan pemahaman mengenai mekanisme pengadaan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
“Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bagaimana tata cara pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ. Apabila pihak Puskesmas mengalami kesulitan atau kebingungan dalam proses pengadaan, Puskesmas dapat mengajukan permohonan bantuan kepada UKPBJ,” ungkap Sylvianti.
Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti pembinaan dengan serius dan mengimplementasikan materi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Menurutnya, pembinaan ke depan tidak hanya sebatas memberikan pemahaman secara teori, tetapi juga harus mendorong aparatur Puskesmas agar mampu menerapkan tata cara pengadaan barang dan jasa secara benar sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dari UKPBJ Kabupaten Pandeglang, Yusuf, S.T., yang memberikan materi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Melalui kegiatan ini, Dinkes Kabupaten Pandeglang berharap kapasitas aparatur Puskesmas semakin meningkat. Dengan demikian, pengelolaan pengadaan barang dan jasa dapat berlangsung secara profesional, transparan, efektif, dan akuntabel, sehingga ketersediaan kebutuhan fasilitas kesehatan tetap terjaga dan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik. (Ian)
