PANDEGLANG | bantenrayaco.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) akan melelang sejumlah Barang Milik Daerah (BMD) dengan nilai limit mencapai Rp279.487.700. Aset yang dilelang meliputi kendaraan dinas, peralatan kantor, alat kesehatan, dan ratusan ribu buku.
Lelang dilaksanakan secara daring melalui mekanisme open bidding atau penawaran tanpa kehadiran peserta. Langkah ini menjadi bagian dari penataan dan penghapusan aset daerah yang sudah tidak efisien secara operasional.
Kepala Bidang Barang Milik Daerah BPKD Kabupaten Pandeglang, Andri Eka Permana, mengatakan lelang tersebut terdiri atas sembilan lot dengan mekanisme penjualan satuan, paket, dan barang rongsokan (scrap).
“Jumlah yang akan dilelang berjumlah sembilan lot. Dalam lelang ini dilakukan lelang satuan, paket dan scrap. Adapun jenis barang yang akan dilelang berupa kendaraan dinas roda empat berjumlah 14 unit,” kata Andri, Rabu (14/10/2026).
Selain kendaraan roda empat, aset yang dilelang mencakup 30 unit kendaraan roda dua, 1.453 unit peralatan kantor, 731 unit alat kesehatan, serta 352.034 buku.
Dengan demikian, terdapat 44 unit kendaraan dinas yang masuk dalam daftar lelang. Seluruh aset tersebut ditawarkan dengan nilai limit keseluruhan sebesar Rp279.487.700.
Andri menjelaskan, jadwal penawaran direncanakan diumumkan melalui situs resmi lelang pemerintah, lelang.go.id, mulai 15 Oktober 2026 hingga batas akhir penawaran pada 22 Oktober 2026 pukul 09.30 WIB, sesuai waktu server.
Menurutnya, lelang dilakukan sebagai bagian dari penataan BMD, terutama terhadap aset yang sudah tidak efisien untuk digunakan. Selain mendukung tertib administrasi, mekanisme tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pemeliharaan barang yang tidak lagi produktif.
“Tujuan lelang ini salah satunya dari segi penataan BMD dalam rangka penghapusan aset yang sudah tidak efisien secara operasional. Sesuai regulasi, salah satu syarat penghapusan adalah dengan dilelangkan secara terbuka dan seluruh uang hasil bersih penjualannya akan langsung masuk ke kas daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pandeglang, M.M. Fuhaira Amin, mendukung upaya penertiban dan optimalisasi pengelolaan aset milik pemerintah daerah. Menurutnya, penataan aset perlu dilakukan agar barang yang sudah tidak digunakan dapat ditangani melalui mekanisme resmi dan memberikan manfaat bagi daerah.
Fuhaira juga mendorong pemerintah daerah mempercepat sertifikasi tanah milik daerah, terutama lahan sekolah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kami juga mendorong secepatnya menyelesaikan sertifikasi bidang tanah daerah, terutama lahan-lahan sekolah. Hal ini penting agar memiliki legalitas hukum yang jelas dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Selain penertiban aset, Fuhaira meminta pemerintah daerah mengoptimalkan fasilitas yang belum berfungsi maksimal, salah satunya kawasan rest area. Pemanfaatan fasilitas tersebut diharapkan dapat membuka peluang pendapatan baru bagi kas daerah.
Ia juga meminta BPKD dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membuka data jumlah serta kondisi BMD secara transparan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah potensi kerugian daerah.
“Transparansi data ini mutlak diperlukan guna menghindari potensi kerugian negara akibat kelalaian tata kelola,” tegasnya.
Melalui lelang dan penataan aset, Pemkab Pandeglang diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah, serta memastikan hasil penjualan aset masuk ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku. (Hab)
