Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Berlangganan Koran Digital & Update Berita

Nikmati Edisi Terbaru dan dapatkan update berita terbaru Tangerang Raya setiap hari.

Baca E-Paper

Klik tombol untuk berlangganan ePaper dan mengikuti update berita Banten Raya.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

Kapolsek Labuan Pastikan Kasus Penganiayaan Ditangani

Bagikan: Facebook X WhatsApp

PANDEGLANG | bantenrayaco.id

Kapolsek Labuan Polres Pandeglang, AKP Badri Hasan, menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengerusakan yang menjadi sorotan publik tetap berjalan sesuai prosedur dan tahapan hukum yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pemberitaan Elangmas News tertanggal 12 November 2026 berjudul “Empat Bulan Belum Ada Kepastian Hukum, Kuasa Hukum dan Keluarga Korban Desak Polsek Labuan Segera Tuntaskan Kasus Dugaan Penganiayaan dan Pengerusakan”.

Badri mengatakan, pihaknya memahami harapan keluarga korban maupun kuasa hukum agar perkara tersebut segera memperoleh kepastian hukum.

Namun, ia menjelaskan bahwa penanganan perkara pidana membutuhkan proses yang harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum. Penyidik juga harus memperhatikan kelengkapan keterangan, alat bukti, serta tahapan penyidikan yang harus dipenuhi.

“Kami tegaskan bahwa penanganan perkara ini tetap berjalan dan dilaksanakan sesuai prosedur serta tahapan yang berlaku. Tidak benar apabila kemudian muncul persepsi bahwa kepolisian tidak melakukan penanganan. Kami tetap berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkara tersebut dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan prinsip kehati-hatian,” tegas AKP Badri Hasan, Minggu (15/11/2026).

Ia mengungkapkan, kendala yang dihadapi saat ini berkaitan dengan belum dapat dilaksanakannya pemeriksaan atau pemberian keterangan lanjutan secara langsung oleh pihak korban atau pelapor. Karena itu, diperlukan koordinasi lebih lanjut agar proses hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan ketentuan hukum acara pidana.

Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah pemeriksaan atau persidangan secara elektronik melalui mekanisme daring atau telekonferensi, sepanjang memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan atau penetapan dari pejabat berwenang sesuai tahapan proses hukum.

Mekanisme persidangan pidana secara elektronik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam ketentuan tersebut, pemeriksaan saksi atau ahli yang berada di luar negeri dapat dilaksanakan melalui fasilitas telekonferensi dari Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dengan memperhatikan persetujuan atau rekomendasi Menteri Luar Negeri serta ketentuan yang ditetapkan majelis hakim.

Oleh karena itu, Polsek Labuan memandang perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Kejaksaan dan Pengadilan Negeri sesuai kewenangannya, agar mekanisme pemeriksaan elektronik dapat dipertimbangkan sebagai solusi atas kendala jarak maupun keberadaan korban di luar negeri.

Saat ini, kepolisian masih menunggu koordinasi dan kesiapan dari pihak korban atau pelapor maupun kuasa hukumnya terkait langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Pihak korban atau pelapor diharapkan segera memberikan informasi dan melengkapi kebutuhan administrasi yang diperlukan agar penanganan perkara dapat ditindaklanjuti.

“Kami tidak menginginkan adanya perkara yang berlarut-larut tanpa kejelasan. Prinsipnya, Polsek Labuan terbuka terhadap komunikasi dan koordinasi dengan korban, keluarga korban, maupun kuasa hukumnya. Kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung proses hukum ini agar berjalan dengan baik, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tandas Kapolsek.

Badri juga menegaskan bahwa Polri senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap penanganan perkara. Menurutnya, setiap laporan masyarakat merupakan bentuk kepercayaan yang harus ditindaklanjuti secara bertanggung jawab.

Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa penanganan perkara pidana membutuhkan tahapan dan pemenuhan persyaratan hukum. Dengan demikian, keberhasilan penanganan perkara tidak semata-mata diukur dari cepat atau lambatnya proses, tetapi juga dari ketepatan prosedur dan kekuatan pembuktian.

Polsek Labuan Polres Pandeglang memastikan akan terus mengawal dan menindaklanjuti perkara tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. (ian/dam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *