PANDEGLANG | bantenrayaco.id
Sebanyak lima jabatan pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mengalami kekosongan akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun dan meninggal dunia.
Kelima jabatan tersebut meliputi Asisten Daerah (Asda) II Setda Pandeglang, Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD).
Empat jabatan kosong karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun. Sementara satu jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik kosong setelah pejabat yang bersangkutan meninggal dunia.
Untuk sementara, sejumlah jabatan tersebut telah diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) guna memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan.
Jabatan Kepala Disnakertrans yang sebelumnya dijabat Abdul Kabir kini diisi Asda III Setda Pandeglang Tb. Nandar Suptandar sebagai Plt.
Sementara itu, jabatan Kepala DPAD yang sebelumnya dijabat Neneng Nuraeni kini dipercayakan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pandeglang Budi S. Januardi.
Adapun posisi Sekretaris DPRD Pandeglang yang sebelumnya dijabat Suaedi Kurdiatna untuk sementara diisi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pandeglang Muslim Taufiq sebagai Plt.
Asisten Administrasi Umum (Asda III) Setda Pandeglang, Tb. Nandar Suptandar, mengatakan proses pengisian jabatan definitif masih berjalan. Pemerintah daerah tengah mengurus persetujuan pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi (ukom) kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Proses meminta persetujuan pelaksanaan asesmen dari BKN dan ujian kompetensi. Jadi nanti ada yang melalui asesmen dulu dan langsung ukom,” kata Nandar, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, asesmen merupakan tahapan untuk mengevaluasi kompetensi dan potensi calon pejabat secara objektif. Sementara uji kompetensi dilakukan untuk mengukur kesesuaian kualifikasi, integritas, dan kemampuan kandidat dengan jabatan yang akan diisi.
Nandar menjelaskan, uji kompetensi menjadi salah satu mekanisme yang dapat digunakan karena sebelumnya puluhan pejabat eselon III telah mengikuti seleksi terbuka atau open bidding.
Sesuai ketentuan yang berlaku, para pejabat tersebut memiliki masa waktu dua tahun untuk kembali mengikuti proses seleksi pengisian jabatan eselon II.
“Ukom menjadi pilihan untuk pengisian jabatan karena memang sebelumnya puluhan pejabat eselon III sudah mengikuti open bidding. Secara aturan bagi mereka memiliki masa waktu dua tahun untuk dapat kembali mengikuti proses seleksi pengisian jabatan eselon II,” ujarnya.
Dengan mekanisme tersebut, kandidat yang telah mengikuti asesmen sebelumnya tidak perlu mengulang tahapan yang sama. Mereka tinggal mengikuti uji kompetensi setelah memperoleh persetujuan dari BKN.
“Karena untuk proses asesmen dan lainnya sudah mereka lalui tinggal nanti mendapatkan persetujuan dari BKN,” katanya.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, Didin Pahrudin, mengatakan kekosongan lima jabatan eselon II tersebut telah dibahas bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) serta anggota DPRD Kabupaten Pandeglang.
Menurut Didin, pengisian jabatan definitif perlu dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka atau open bidding. Pemerintah daerah bahkan membuka peluang pelaksanaannya pada akhir tahun ini.
“Sehingga perlu dilakukan pengisian melalui open bidding. Untuk open bidding ini ada kemungkinan akhir tahun ini, waktu tepatnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut,” kata Didin.
Ia menambahkan, pejabat yang baru memasuki masa pensiun per awal November 2026 adalah Kepala DPAD Pandeglang Neneng Nuraeni.
Namun, pengisian jabatan melalui seleksi terbuka tidak harus menunggu pejabat tersebut memasuki masa pensiun. Menurut Didin, secara aturan proses open bidding sudah dapat dilaksanakan tiga bulan sebelum pejabat bersangkutan pensiun.
“Adapun kaitan open bidding bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu waktu pensiun Kepala Dinas Perpustakaan. Secara aturan tiga bulan sebelumnya sudah bisa melaksanakan open bidding,” tuturnya. (Hab)
