Andra Soni Ungkap Lima Strategi Perkuat Keterbukaan Informasi Publik di Banten

JAKARTA | bantenrayaco.id

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerapkan lima strategi utama untuk membangun ekosistem keterbukaan informasi publik. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat transparansi pemerintahan, akuntabilitas kebijakan, serta partisipasi masyarakat.

Gubernur Banten Andra Soni memaparkan strategi tersebut dalam acara Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat di Jakarta, Rabu (11/11).

Andra Soni menjelaskan, strategi pertama adalah memperkuat kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Langkah ini dilakukan agar tanggung jawab dan koordinasi pengelolaan informasi publik berjalan lebih terstruktur dan optimal.

Strategi kedua, digitalisasi layanan informasi melalui aplikasi e-PPID, sistem register permohonan terpusat, serta integrasi kanal layanan. Upaya tersebut bertujuan memudahkan masyarakat mengakses informasi yang dibutuhkan.

“Strategi ketiga adalah mengoptimalkan komunikasi publik dengan menjadikan media sosial di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sarana transparansi, ruang komunikasi dua arah, sekaligus instrumen penangkal disinformasi,” ujar Gubernur Andra Soni.

Strategi keempat dilakukan melalui penguatan keterbukaan data pada portal Satu Data Banten. Adapun strategi kelima adalah memperkuat peran Komisi Informasi Provinsi Banten melalui dukungan program sosialisasi keterbukaan informasi di tingkat desa yang dicanangkan untuk periode 2025–2027.

Andra Soni menuturkan, keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi. Namun, keterbukaan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat.

Menurutnya, informasi yang terbuka menjadi salah satu instrumen pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan informasi juga dinilai berperan dalam mencegah potensi penyalahgunaan wewenang serta membangun kepercayaan publik.

“Budaya keterbukaan harus dibangun secara menyeluruh, tidak hanya di lingkungan pemerintah provinsi, tetapi pada seluruh tingkatan badan publik di Banten hingga ke tingkat desa,” pungkasnya. (dam)