PANDEGLANG | bantenrayaco.id
Penataan kabel fiber optik yang semrawut di Kabupaten Pandeglang, Banten, mulai dilakukan melalui kolaborasi Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi, dan Statistik (Diskomsantik) Pandeglang, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Banten, dan Komunitas Pengusaha Internet (KOPI) Pandeglang-Lebak.
Program tersebut menargetkan perapihan kabel fiber optik udara sepanjang 14 kilometer di sejumlah ruas jalan di Pandeglang. Selain memperbaiki estetika lingkungan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan keamanan pengguna jalan dan menjaga kualitas layanan internet bagi masyarakat.
Kepala Diskomsantik Pandeglang, Puji Widodo, mengatakan perapihan kabel tersebut merupakan tindak lanjut permohonan Pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada APJII Banten. Permohonan itu juga merespons keluhan masyarakat mengenai kabel jaringan internet yang menjuntai dan tidak tertata.
“Di mana kegiatan ini dilaksanakan oleh APJII dan Komunitas Pengusaha Internet Kabupaten Pandeglang, saya ucapkan terima kasih karena kegiatan ini sangat baik. Dan ini hasil respons daripada permohonan kami, Pemkab Pandeglang kepada APJII wilayah Banten,” kata Puji, Jumat (16/10/2026).
Menurut Puji, penataan kabel diperlukan agar infrastruktur telekomunikasi tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Jaringan yang tertata juga diharapkan dapat menjaga keamanan lingkungan sekaligus mendukung kelancaran akses internet.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan mendorong pengawasan dan inventarisasi penyedia layanan internet yang beroperasi di Pandeglang agar pemasangan jaringan tetap tertib.
“Kita akan lakukan pengawasan inventarisasi pengusaha internet yang ada di Pandeglang untuk tetap menjaga kerapian, ketertiban sambungan-sambungan kabel yang ada di wilayah Pandeglang,” ujarnya.
Ketua Badan Pengurus Wilayah APJII Banten, Syarifuddin, mengatakan program perapihan kabel fiber optik merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Komisi I DPRD Pandeglang dan ditindaklanjuti oleh Diskomsantik.
Ia menegaskan, program tersebut harus diwujudkan melalui pekerjaan nyata di lapangan, bukan sekadar kegiatan seremonial. APJII Banten bersama KOPI Pandeglang-Lebak telah menyiapkan vendor untuk menangani perapihan kabel sepanjang 14 kilometer.
“Yang mudah-mudahan ini bukan hanya acara seremoni, tetapi aksi nyata dari kita asosiasi. Vendor-nya juga sudah kita siapkan untuk merapikan sepanjang 14 kilometer di ruas jalan Pandeglang,” kata Syarifuddin, Jumat (16/10/2026).
Syarifuddin berharap penataan tersebut dapat mengurangi risiko kabel yang membahayakan pengguna jalan. Ia menekankan bahwa tanggung jawab menjaga kerapian dan keamanan jaringan berada pada seluruh pihak, terutama pemilik kabel dan pelaku usaha penyedia layanan internet.
Selain merapikan kabel, APJII Banten dan KOPI Pandeglang-Lebak berencana mendorong penggunaan tiang jaringan bersama. Skema tersebut diharapkan mengurangi jumlah tiang yang berdiri di sepanjang jalan sehingga infrastruktur telekomunikasi lebih tertata.
“Tiang yang berjejer di pinggir jalan itu nanti kita dari asosiasi melakukan perapihan menjadi tiang bersama. Supaya tidak banyak, masing-masing menanam tiang, tetapi paling tidak cukup satu atau dua tiang yang kita pakai bersama-sama,” ujarnya.
Di sisi lain, Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang mengusulkan pembentukan peraturan daerah (Perda) untuk menertibkan penyedia layanan internet yang tidak memenuhi ketentuan perizinan. Regulasi tersebut juga diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui retribusi pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija).
Ketua Komisi I DPRD Pandeglang, Syamsudin Aliandono, mengatakan usulan Perda tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pengawasan terhadap pemasangan kabel fiber optik dan fasilitas telekomunikasi di wilayahnya.
“Syukur alhamdulillah, hari ini telah terealisasi pelaksanaan perapihan kabel fiber optik udara. Ini merupakan aspirasi masyarakat. Ke depannya, semoga internet Pandeglang semakin maju dan ditata rapi. Nanti akan kita bentuk Perda terkait sanksi untuk menambah PAD,” kata Syamsudin, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Syamsudin, regulasi itu nantinya diharapkan mengatur perizinan dan sanksi bagi penyedia layanan internet yang memasang jaringan atau menggunakan fasilitas milik daerah tanpa memenuhi ketentuan. Komisi I DPRD Pandeglang akan mengusulkan rancangan regulasi tersebut masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). “Karena dengan internet ini kita ingin menambah PAD. Kita usulkan Propemperda,” ujarnya.
Syamsudin menegaskan, penyedia layanan internet yang telah memenuhi persyaratan perizinan tidak perlu khawatir menjalankan usahanya. Sementara itu, pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan dapat dikenai tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. “Kalau sudah berizin, aman,” katanya.
Kepala Diskomsantik Pandeglang, Puji Widodo, menambahkan bahwa penerapan sanksi harus dilakukan melalui prosedur yang jelas. Pemerintah daerah dapat memberikan teguran secara bertahap sebelum mengambil tindakan lebih lanjut apabila pelanggaran tidak ditindaklanjuti.
“Berikan teguran dulu, sekali, dua kali, tiga kali. Apabila memang tidak direspons, tindakan tegas bisa dilakukan, seperti pencabutan izin, pemotongan kabel, atau pembongkaran tiang. Nanti sanksi yang diberikan akan dicantumkan dalam Perda dan disusun dalam naskah Raperda,” kata Puji.
Melalui perapihan kabel fiber optik dan rencana pembentukan Perda, pemerintah daerah bersama DPRD dan pelaku industri berharap infrastruktur internet di Pandeglang semakin tertib dan aman. Penataan tersebut juga diharapkan melindungi kenyamanan masyarakat serta memastikan pemanfaatan ruang milik jalan sesuai ketentuan. (Hab)
